Sejarah Ikatan Putera Puteri Al Washliyah

Sebelum bernama Ikatan Putera Puteri Al Washliyah (IPA), awalnya organisasi yang menaungi para pelajar Al Washliyah yang lahir dari rahim Kongres ke IX Al Washliyah di Medan tahun 1953, dikenal dengan nama Ikatan Pelajar Al Washliyah Putera (IPA Putera) dan Ikatan Pelajar Al Washliyah Puteri (IPA Puteri) yang mempunyai pucuk pimpinan sendiri-sendiri. IPA Putera di bawah pengawasan Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) dan IPA Puteri di bawah pengawasan Angkatan Puteri Al Washliyah.

Perubahan nama sesungguhnya tidak menjadi keinginan para kader organisasi yang hadir sebagai peserta pada Muktamar Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Ke IX, tapi lebih pada situasi dan kondisi yang mengharuskannya. Adalah UU No. 8 tahun 1985 yang akhirnya “memaksa” Muktamar Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) tahun 1997 di Bandung harus menentukan pilihan antara melakukan pergantian nama atau membubarkan diri.

Cukup lama organisasi ini bertahan demi sebuah harapan untuk tetap kukuh dengan idealismenya, tapi ternyata semua kader harus mengikhlaskan diri untuk melakukan penyesuaian demi keberlangsungan perjuangan dan pengabdian, meskipun hal itu terasa berat.

Itulah sekilas proses pergantian nama organisasi yang menjadi catatan sejarah penting untuk diketahui oleh para kader yang masih terus melakukan pengabdian di IPA ataupun yang sudah menjadi alumni.

Memasuki usia yang ke-56 tahun pada 2009 ini, ada beberapa hal yang harus kita review dan evaluasi kembali, setidaknya ini menjadi bagian dari upaya kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi IPA, Al Washliyah, agama, bangsa dan negara.

Kaderisasi

Adalah sebuah keharusan bagi IPA untuk terus melakukan proses kaderisasi. Tidak ada organisasi yang dapat bertahan lama, jika tidak melakukan kaderisasi. Dan IPA sebagai salah satu laboratorium kader Al Washliyah selain Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) tidak boleh berhenti melakukan hal ini. Sesungguhnya dari kaderisasilah diharapkan lahirnya para pemimpin baru dengan kapasitas, kompetensi dan loyalitas tinggi. IPA hanya akan bisa bertahan bila kader-kaderya selalu tumbuh dan berkembang.

Terkait dengan pola kaderisasi yang sudah dilakukan selama ini, saya melihat diperlukan adanya peningkatan kualitas dalam beberapa hal, terkait materi kaderisasi, kompetensi instruktur (baik akhlaq, ibadah dan pengetahuan) dan aksi tindak lanjut (pasca kaderisasi).

Pola-pola yang selama ini dianggap tidak relevan lagi dengan situasi kekinian, IPA harus berani melakukan perubahan. Hal ini bukan berarti menghilangkan substansi kaderisasi, tapi lebih pada upaya melakukan penyesuaian terhadap dinamisnya perkembangan zaman, agar sebagai organisasi IPA tidak ketinggalan zaman.

Silaturahim Dan Konsolidasi

Struktur organisasi yang sudah terbentuk dari mulai Pimpinan Pusat sampai ke tingkat Pimpinan Ranting dan Pimpinan Rayon (di sekolah/madrasah) harus terus dilakukan pembinaan, pimpinan di atasnya dituntut selalu rajin melakukan konsolidasi dan silaturahim kepada semua jajaran di bawah.

Status kepemimpinan dengan jabatan organisasi yang disandang tidak boleh melahirkan keangkuhan dan keengganan untuk melakukan “turun ke bawah” atau “turba”. Karena hakikatnya program silaturahim dan konsosolidasi inilah yang akan membuka sumbatnya komunikasi dan jalannya program.

Apa yang pernah dilakukan dan menjadi tradisi para alumni di masa lalu, yakni dengan rajin mengunjungi satu sama lain, layak untuk dipertahankan dan diteruskan. Jangan para pengurus IPA hanya mendatangi saat ada kepentingan saja.

Menjaga Independensi

Sejak bergulirnya reformasi, kita dihadapkan pada seringnya pesta politik digelar, baik itu pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum legislatif, pemilihan kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) bahkan pemilihan kepala desa, yang seluruhnya dilaksanakan secara langsung.

Peristiwa politik ini disadari atau tidak menimbulkan ekses bagi organisasi baik secara langsung maupun tidak untuk terlibat dalam hal dukung mendukung calon.

Ditambah lagi dengan lahirnya begitu banyak partai politik, dan ini memberikan ruang partisipasi kader yang berkeinginan untuk mengaplikasikan ilmu berorganisasi secara lebih luas di partai politik. Dua hal diatas harus dapat dikelola dengan baik oleh IPA untuk tidak terjebak pada pelanggaran konstitusi organisasi yang menggariskan organisasi tidak berafiliasi kepada partai politik.

Sikap independen adalah pilihan terbaik untuk menjaga organisasi dari intervensi kekuatan sosial politik sekaligus memberikan kesempatan yang sama kepada segenap potensi kader untuk berkiprah dipentas politik secara adil dan tidak berat sebelah. Artinya, IPA membebaskan kadernya untuk menentukan pilihan tanpa mengusung kelembagaan sebagai alat politiknya.

Karena sesungguhnya disitulah letak kekayaan organisasi. Kita melahirkan kader yang militan untuk selanjutnya mendistribusikannya secara tidak langsung kepada pasar politik yang membutuhkannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: